Minggu, 10 Februari 2019. Komisi pemilihan Umum atau KPU  menyebutkan ada 49 nama calon anggota legislatif mantan korupsi. 49 nama tersebut terdiri atas 9 caleg Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16 caleg DPRD Provinsi, dan 24 caleg DPRD kabupaten/kota. Dari nama tersebut tak ada caleg DPR pusat yang menjadi mantan Koruptor.

dari 49 caleg ini tersebar kedalam 12 partai politik yang bertarung dipemilu 2019. Hal ini sangat disayangkan oleh publik adanya caleg yang mantan koruptor ikut bertarung di tahun 2019. Publik risau akan hal ini mengingat sepak terjang mereka ditahun-tahun sebelumnya saat telah terpilih. Daftar partai politik dengan jumlah caleg mantan koruptor. Berikut daftar partai politik dengan jumlah caleg mantan koruptor

  1. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
Gookar

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 8 orang

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)

Gerindra

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 6 orang

3. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

Hanura

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 5 orang

4. Partai Demokrat

Demokrat

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 4 orang

5. Partai Amanat Nasional (PAN)

PAN

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 4 orang

6. Partai Berkarya

Berkarya

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 4 orang

7. Partai Gerakan perubahan Indonesia (GARUDA)

Garuda

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 2 orang

8. Partai Persatuan indonesia (PERINDO)

Perindo

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 2 orang

9. PKPI

PKPI

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 2 orang

10. Partai Kesejahteraan Sosial (PKS)

PKS

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 1 orang

11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

PDIP

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 1 orang

12. Partai Bulan Bintang (PBB)

PBB

Jumlah caleg mantan koruptor sebanyak 1 orang

Menurut Ketua umum partai GOLKAR Airlangga Hartarto, pihaknya enggang untuk berkomentar masalh tersebut yang jelas dari calon legislatif tersebut tak ada yang berasal dari DPR pusat. Lain halnya dengan Muhammad Syafi’i selaku anggota dewan penasehat partai GERINDRA yang memberi komentar “tidak ada masalah terhadap hal tersebut sebab mereka telah melaksanakan hukuman atas perbuatannya mereka di masa lalu, jadi tentunya mereka punya hak untuk kembali mencalonkan di tahun 2019, masalah raknyat memilih mereka atau tidak ya dikembalikan kerakyatnya sendiri”.

Jubir KPK Febri Diansyah

Menurut juru bicara KPK Febri Diansyah bahwa semua calon legislatif seharusnya tidak boleh lagi mengikuti pesta demokrasi di tahun 2019 ini. Aturan mengenai hal ini sebenarnya telah diajukan hany saja aturan tersebut gagal di Mahkamah Agung (MA). Akan tetapi Febri menuturkan, “bagi peserta calon legislatif yang ikut bertarung di tahun 2019 tetap akan diberikan tindakan berupa pencabutan hak-hak politiknya sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. baca juga sidang perdana kasus kedua Ahmad dhani

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here